Suryadi, Pengelana dari Pariaman (Ahli Filologi Minang Yang Berkarir di Leiden)

Dia percaya pada takdir. Jalan hidupnya yang penuh onak dan duri diyakini bukanlah kebetulan. Ada semacam garis nasib yang membentang antara kampung halaman di pedalaman Pariaman, Sumatera Barat, hingga Leiden, Belanda, tempat ia bermukim sejak 10 tahun terakhir.

Suryadi memang tipikal perantau Minang. Ulet dan tahan banting. Hanya saja, sebagai perantau, ia tak menekuni sektor informal, sebagaimana profesi urang awak perantauan umumnya. Ia memilih jalur keilmuan melalui dunia akademik. Bidang yang ia tekuni pun tak terlalu umum: naskah-naskah lama!

Menjadi penelaah naskah dan buku klasik (bahasa kerennya filolog) memang bukan profesi yang bisa mengantarkannya menjadi selebritas, seperti fenomena para ”komentator” bidang ekonomi, politik, dan hukum di Tanah Air. Dari aspek ekonomi pun, profesi ini jauh dari menjanjikan kehidupan mewah dan berkecukupan.

Namun, di balik dunia yang sepi itu, ketika larut bersama naskah tua yang ia kaji di pojok perpustakaan di berbagai perguruan tinggi di Eropa, Suryadi mengaku menemukan ”dunia kecil”-nya itu justru luas membentang. Jalan kehidupan dia kian terbuka lebar.

”Ternyata saya tidak sendiri. Ada juga orang lain yang menyukai bidang ini, yang bisa menjadi teman dalam satu network keilmuan,” tuturnya.

Hasil penelitian yang ia publikasikan di sejumlah jurnal internasional banyak mendapat tanggapan. Kajiannya atas surat raja-raja Buton, Bima, Gowa, dan Minangkabau, misalnya, dimasukkan dalam satu proyek (Malay Concordance Project) yang berpusat di Australian National University, Camberra, Australia.

Berkat penelitiannya atas naskah-naskah lama itu pula ia kerap diundang menjadi pemakalah seminar di mancanegara. Suryadi bahkan dipercaya memimpin satu proyek pernaskahan yang didanai the British Library.

Kajian komprehensif atas Syair Lampung Karam—satu-satunya sumber pribumi tentang letusan Gunung Krakatau tahun 1883, yang diikuti gelombang tsunami dan memorak-porandakan wilayah sekitar Selat Sunda (Kompas, 12 September 2008)—hanya satu dari sekian banyak teks Melayu klasik yang sudah ia teliti.

Syair dalam tulisan Arab-Melayu alias Jawi itu kemudian ia transliterasikan ke teks beraksara Latin, sebelum dibandingkannya dengan pandangan para penulis asing (baca: Eropa).

Menggeluti naskah lama atau buku-buku klasik mengenai Nusantara ternyata memberi keasyikan tersendiri bagi Suryadi. Perpustakaan KITLV dan Universiteitsbibliotheek Leiden menjadi rumah kedua, tempat ia ”bersemedi”, intens menekuni ribuan naskah tentang Indonesia yang pada zaman kolonial diangkut ke negeri Belanda.

”Saya seperti menyelam ke masa lalu. Banyak hal menarik dari bangsa kita yang terekam dari naskah-naskah lama. Kadang, sewaktu membaca, saya tertawa sendiri,” ujarnya.

Honor seadanya

Tahun 1998 menjadi semacam titik balik bagi Suryadi. Sejak September 1998 ia menetap di Belanda, negeri tempat naskah-naskah lama tentang Nusantara menumpuk. Ia memulai bekerja sebagai pengajar di Universiteit Leiden untuk penutur asli bahasa Indonesia .

Jalan menuju ke Leiden penuh tikungan. Setelah menunggu tanpa kepastian sebagai asisten dosen di Universitas Indonesia (UI, 1994-1998), pada pertengahan 1998 lowongan (vacature) mengajar di Universiteit Leiden datang. Peluang itu langsung ia tangkap. Lamarannya diterima.

”Ini sebenarnya soal jalan hidup saja. Soal pilihan,” kata Suryadi terkait kepergiannya dari UI.

Menunggu tanpa kepastian—juga tanpa masa depan yang jelas—seperti dilakoninya semasa menjadi asisten dosen di UI, bukan hal baru. Sebelumnya, saat diajak Lukman Ali (alm)—dan didukung filolog senior Achadiati Ikram—untuk merintis pengembangan studi Bahasa dan Sastra Minangkabau di UI, Suryadi sudah tiga tahun diterima sebagai asisten dosen di almamaternya: Universitas Andalas (Unand) di Padang.

Seperti halnya saat meninggalkan UI, di Unand pun ia menunggu tanpa kepastian kapan diangkat menjadi dosen tetap. Tentang hal ini, ia hanya berkata, ”Konon, kata mereka, karena tak ada posisi. Tapi anehnya, yang belakangan lulus dari saya diangkat jadi dosen. Saya tidak tahu kenapa?”

Begitu pun di UI. Hidup di Jakarta dari honor sebagai asisten dosen tentu sulit dibayangkan. Di tahun terakhirnya di UI , ia menerima Rp 70.000-an sebulan. Ini pun jauh lebih baik mengingat pada tahun awal ia mendapat honor Rp 35.000 sebulan.

Untuk biaya kontrak rumah saja tak cukup. Menyiasati keadaan ini, Suryadi mendekati teman-teman sesama asisten dosen. Dengan semangat gotong royong ia bersama empat teman bisa menyewa rumah kontrakan di Gang Fatimah, Depok, Jawa Barat.

Bagaimana untuk hidup sehari-hari? ”Saya terpaksa mencari obyekan. Misalnya, selama beberapa tahun saya membantu Ibu Pudentia di Asosiasi Tradisi Lisan. Barangkali memang tidak ada suratan tangan saya menjadi pegawai negeri,” katanya.

Masa kecil

Hidup di tengah penderitaan bukan hal baru baginya. Terlahir sebagai anak petani kebanyakan di Nagari Sunur, Pariaman, sejak kecil Suryadi hidup hanya dengan ibunya, Syamsiar. Orangtuanya bercerai. Ibunya kawin lagi, tetapi perkawinan itu pun bubar setelah memberi Suryadi satu adik lelaki bernama Mulyadi.

Di tengah kondisi serba pas-pasan, ia menamatkan SD di Sunur (1977). Kesulitan hidup juga menyertainya saat di SMP Negeri 3 Pariaman di Kurai Taji (1981). Begitu pun ketika menyelesaikan pendidikan lanjutannya di SMA Negeri 2 Pariaman (1985).

Akibat kesulitan biaya hidup, setamat SMA Suryadi tak bisa langsung kuliah. Setahun ia menganggur, sebelum masuk Unand di Padang. ”Saya masih ingat, Ibu menjual cincin satu-satunya untuk membayar uang masuk kuliah saya.”

Selama kuliah, ia mondok di rumah saudara ibunya, Emi. Suami Emi, Duski Sirun—yang dipanggil Suryadi dengan sebutan Apak—punya beberapa toko kain di Pasar Raya Padang . Di sinilah Suryadi kerja, membantu Apak-nya sambil kuliah. Tak ada gaji, kecuali imbalan tinggal dan makan gratis di rumah sang Apak, serta dibayarkan uang kuliah.

Begitulah selama lima tahun ia kerja siang-malam, termasuk kuliah. Pagi sekitar pukul 05.00 ia bangun dan segera ke pasar untuk membuka toko. ”Kalau ada kuliah, saya ’lari’ ke kampus, lalu kembali ke toko. Malam hari, di tengah rasa capek, saya ulangi pelajaran. Kadang sampai larut, padahal pagi-pagi saya harus bangun dan ke pasar membuka toko,” ujarnya.

Hidup memang butuh perjuangan. Pengelanaannya hingga bermukim di Leiden , meretas tradisi pengajar tamu bagi penutur asli bahasa Indonesia di Leiden yang maksimal lima tahun, tetap saja membutuhkan perjuangan baru. Ia merasa seperti pengelana (wanderer) yang tak punya rumah tetap, tempat berdiam.

Tak ingin pulang? ”Pasti saya tidak selamanya di Leiden . Suatu saat saya dan keluarga tentu pulang ke Indonesia , atau mungkin pindah rantau ke negara lain. Biasanya seorang wanderer selamanya akan jadi wanderer,” tambahnya.

Itulah Suryadi. Berbeda dengan slogan seorang politisi masa kini bahwa hidup adalah perbuatan, ia masih dibelenggu masa lalu: hidup adalah perjuangan! Entah sampai kapan….

Sumber: Kompas, Jumat, 17 Oktober 2008 (Rubrik Sosok)

Siapakah Kini yang Menyimpan Naskah Asli Tuanku Imam Bonjol?

Oleh: Suryadi
Dosen dan peneliti pada Dept. of Languages and Cultures of Southeast Asia and Oceania Leiden University, Belanda (s.suryadi@let.leidenuniv.nl)

Tulisan ini pernah diterbitkan di Singgalang, 3 & 6 Desember 2006 dan Ranah Minang.Net, 4 Oktober 2006; kemudian dimuat disini atas izin dari penulisnya.

Sampai sekarang sudah banyak publikasi ilmiah mengenai Perang Paderi, di antaranya studi Muhammad Radjab (1958), Christine Dobbin (1983), dan Rusli Amran (1981, 1985), belum lagi puluhan artikel yang terbit di berbagai jurnal ilmiah terbitan dalam dan luar negeri. Studi-studi tersebut banyak merujuk kepada sumber-sumber primer yang umumnya ditulis oleh pemimpin-pemimpin militer, komandan-komandan lapangan, dan juga pegawai swasta kolonial Belanda yang, langsung atau tidak, pernah terlibat dalam Perang Paderi.

Ini dapat dikesan, misalnya, dalam publikasi terbaru mengenai Perang Paderi oleh sejarawan militer G. Teitler: Het Einde van de Padrie-oorlog Het beleg en de vermeestering van Bonjol, 1834-1837; Een Bronnenpublicatie [Akhir Perang Paderi. Pengepungan dan Perampasan Bonjol 1834-1837; sebuah publikasi sumber] (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 2004) yang mengungkapkan 4 sumber primer mengenai perang tersebut, yaitu: “De Luitenant Generaal, Kommissaris Generaal van Nederlandsche-Indië J. van den Bosch aan den Luitentant Kolonel Adjudant J.H.C. Bauer bij aankomst te Padang, den 13 October 1833, no.354” (hlm.23-25); “Over het attaqueren van versterkte linien en kampongs” (hlm.27-39); “Rapport omtrent den staat van zaken ter Westkust van Sumatra in Januari 1836 ingediend door de 1e Luitenant Adjudant Steinmetz, hem opgedragen bij besluit van den kommandant van het leger, 13 november 1835 no.4” (hlm.41-56), dan; “Journaal van de expeditie naar Padang onder de Generaal-Majoor Cochius in 1837 Gehouden door de Majoor Sous-Chief van den Generaal-Staf Jonkher C.P.A. de Salis” (hlm.59-183).

Yang kurang diketahui selama ini adalah bahwa ada beberapa sumber primer mengenai Perang Paderi yang ditulis oleh orang Minang sendiri yang terlibat langsung dalam perang tersebut. Walaupun indegenous sources ini agak kurang populer dibanding sumber-sumber Barat, nilai historisnya jelas amat tinggi: sumber-sumber pribumi tersebut dapat dijadikan rujukan bandingan bagi sumber-sumber Barat yang cenderung militaire minded. Lebih jauh lagi, kita bisa melihat perbedaan persepsi dan sudut pandang antara orang Minang sendiri dan orang Belanda melihat peristiwa Perang Paderi.

Salah satu sumber pribumi yang penting mengenai Perang Paderi adalah Naskah Tuanku Imam Bonjol. Sumber lainnya adalah Surat Keterangan Syekh Jalaluddin karangan Fakih Saghir (lihat transliterasinya oleh E. Ulrich Kratz dan Adriyetti Amir, DBP, Kuala Lumpur, 2002) dan Memorie van Toeankoe Imam (De Stuers 1850, Vol. II:221-40,243-51).

Naskah Tuanku Imam Bonjol (TIB) ini telah hilang sejak tahun 1991 (lihat Kompas, 22 November 2005). Dalam artikel ini saya ingin menguraikan sejarah naskah TIB, dan proses “penghilangannya” oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di Sumatra Barat, sekaligus memohon kepedulian masyarakat pencinta naskah Nusantara untuk menemukan kembali naskah yang memilki nilai sejarah yang amat tinggi itu.

Keberadaan naskah TIB pertama kalinya dilaporkan oleh Ph. S. van Ronkel dalam artikelnya “Inlandsche getuigenissen aangaande de Padri-oorlog” [Kesaksian Primbumi mengenai Perang Paderi] dalam jurnal De Indische Gids 37 (II) (1915): 1099-1119, 1243-59. Van Ronkel menyebutkan bahwa ia telah menyalin satu naskah yang berjudul Tambo Anak Tuanku Imam [Bonjol] yang tebalnya 318 halaman; naskah aslinya dipegang oleh Khatib Nagari di Bonjol. Sayang sekali salinan naskah TIB yang diusahakan Van Ronkel itu tidak ketahuan pula dimana sekarang. Naskah itu tidak tercantum dalam katalog-katalog naskah Melayu/Minangkabau di Belanda.

Tahun 2004 Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) di Padang menerbitkan transliterasi naskah TIB yang dikerjakan oleh Sjafnir Aboe Nain. Judulnya: Naskah Tuanku Imam Bonjol. Penerbitan buku itu patut disambut gembira, tetapi sekaligus juga memunculkan kembali pertanyaan tentang “hilangnya” naskah asli TIB.

Dalam “kata Pengantar” bukunya itu, Sjafnir menyebutkan bahwa naskah TIB ditulis dengan huruf Arab Melayu oleh anak Tuaku Imam Bonjol, Naali Sutan Caniago (yang pernah menjadi tuanku laras tahun 1872-1876) dan saudaranya, Haji Muhammad Amin—keduanya ikut terlibat dalam Perang Paderi. Selanjutnya dikatakan bahwa bagian pertama naskah ini (sampai hlm.191) berisi catatan-catatan Tuanku Imam Bonjol sendiri. Catatan-catatan itu dikumpulkan oleh Naali dan Muhammad Amin yang ikut dibuang bersama Tuanku Imam Bonjol ke Ambon dan kemudian ke Menado, lalu mereka menambahkannya dengan tulisan mereka sendiri (bagian kedua), sehingga menjadi naskah asli TIB. Bagian kedua itu berisi pengalaman Naali sendiri setelah tunduk kepada Belanda sampai ia diangkat menjadi laras alahan Panjang. Bagian ketiga (terakhir) berisi keputusan rapat tentang peralihan dari hukum adat kepada hukum sipil di Sumatra Barat (Sjafnir, 2004: xi-x). Jadi, logis kalau ada dua versi nama naskah ini: Naskah Tuanku Imam Bonjol dan Tambo Anak Tuanku Imam seperti disebut Van Ronkel, karena catatan-catatan dari Tuanku Imam Bonjol sendiri kemudian ditambahkan oleh anaknya Naali Sutan Caniago.

Sjafnir tidak menyebutkan apakah transliterasi naskah TIB dalam bukunya itu didasarkan atas naskah aslinya atau fotokopinya. Juga tidak ada penjelasan apapun dari Sjafnir bagaimana dan dari mana ia mempeoleh naskah itu. Ini agak menyalahi kaedah penelitian filologi. Juga tidak ada penjelasan apakah Sjafnir mentransliterasikan naskah TIB berdasarkan yang aslinya atau salinan/fotokopinya. Pun tidak disebutkan darimana ia memperolehnya.

Penelusuran yang saya lakukan bersama Jeffrey Hadler (asisten Professor University of California, Berkeley), Yasrul Huda (Dosen IAIN Imam Bonjol Padang), dan Yusmarni Djalius (Dosen Universitas Andalas) mengenai raibnya naskah asli TIB menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Pada 28 April 1983 surat kabar Haluan di Padang menurunkan satu berita berjudul: “Pemda Sumbar bentuk tim khusus untuk teliti masalah keabsahan sejarah Imam Bonjol”. Waktu itu terjadi polemik mengenai sejarah Tuanku Imam Bonjol yang dipicu seorang penulis bernama Yusuf Abdullah Puar. Orang ini berpendapat bahwa yang dimakamkan di Menado bukanlah Tuanku Imam Bonjol yang sebenarnya. Gubernur Sumbar Azwar Anas membentuk tim khusus untuk meneliti keabsahan sejarah Tuanku Imam Bonjol. Tim itu terdiri dari unsur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Depsos, Hankam, dll.

Dalam rangka mencari kebenaran tentang sejarah Tuanku Imam Bonjol, utusan keluarga Tuanku Imam Bonjol, Ilyas St. Caniago, beserta seorang anggota keluarga lainnya, datang menghadap Gubernur Sumbar, Azwar Anas, untuk menyerahkan naskah asli TIB. (Menurut Ali Usman Datuak Buruak, kemenakan M. Ilyas St. Caniago yang diwawancarai oleh Jeffrey Hadler dan Yusmarni Djalius di Bonjol [8-7-2006], M. Ilyas St. Caniago ketika menghadap Gubernur Azwar Anas didampingi oleh seorang familinya yang menjadi guru SD di Indarung). M. Ilyas St. Caniago didampingi oleh Safnir Aboe Nain yang waktu itu menjadi staf Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan (PSK), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatra Barat (Sumbar). Gubernur Azwar Anas, yang didampingi oleh Asisten II Sekwilda Akniam(?) Syarif, Kabiro Bina Mental Spiritual Drs. H. Thamrin, dan Kabiro Humas Zainal Bakar, SH. menerima M. Ilyas St. Caniago di ruang kerjanya tanggal 27 April 1983. Ia menyerahkan satu bukti otentik mengenai kepahlawanan Tuanku Imam Bonjol kepada Azwar Anas, yaitu naskah asli TIB. M. Ilyas St. Caniago (yang waktu itu sudah berumur 72 tahun) adalah seorang pensiunan ABRI yang tinggal di Medan (di Jalan Sukaria no. 109, Kelurahan Sidorejo). Rupanya ia pulang kampung dan mengambil naskah TIB yang disimpan keluarganya di Bonjol dan menyerahkannya kepada Pemda Sumbar.

Haluan (28-4-1983) menulis: “M. Ilyas, mengatakan naskah Tuanku Imam Bonjol ini sedianya akan diserahkan [kepada Pemda Sumbar] sejak beberapa waktu lalu, tetapi karena kesulitan hubungan dan berbagai halangan lainnya, baru kini dapat diserahkan untuk dapat disimpan oleh Pemda bagi kepentingan sejarah” . Selanjutnya dikatakan: “ Sejak 26 Mei 1966, naskah [asli TIB] dipinjam oleh salah seorang kenalan [Ilyas], TZ. Anwar dan dijemput 14 Juni 1976 ke Jakarta oleh menantu M. Ilyas, Usman St. Pangeran. M. Ilyas sendiri adalah turunan kelima dari Tuanku Imam Bonjol dengan istrinya Balun Ameh”.

Bagian terakhir berita Haluan itu menyebutkan: “Naskah Tuanku Imam Bonjol ini, sekarang sudah ada yang dialihtuliskan kepada tulisan latin oleh Drs. Sjafnir AN [Aboe Nain] dari bidang PSK Kanwil Dep. P & K Sumbar dan diperbanyak dalam bentuk stensilan serta kulit luarnya dicetak”.

Gubernur menerima naskah [asli TIB] itu melalui Kabiro Bina Mental Spiritual drs. H. Thamrin dan untuk sementara disimpan pada Bank Indonesia [Cabang Padang] menjelang diserahkan kepada Museum Negeri [Adityawarman] di Padang”. (kursif oleh Suryadi).

Dengan demikian, jelas bahwa baru pada bulan April 1983 naskah asli TIB berpindah ke Pemda Sumatra Barat. Namun, rupanya sebelum itu Sjafnir Aboe Naim, staf PSK Kanwil Dep. P& K Sumbar waktu itu, rupanya telah mentrasliterasikan naskah TIB. Menurut Jeffrey Hadler (email, 24-7-2006) transliterasi Sjafnir Aboe Nain itu diterbitkan Komite Pembangunan Museum Imam Bonjol pada tahun 1979. Kurang jelas apakah transliterasi itu dikerjakan Sjafnir di Bonjol (artinya naskah asli TIB tidak dibawanya keluar Bonjol) atau ia memfotokopinya (kemungkinan terakhir ini kecil mengingat tahun 1979 mesin fotokopi mungkin masih sulit ditemukan di Bonjol). Saya sependapat dengan Jeffrey Hadler bahwa transliterasi naskah TIB yang muncul di buku Sjafnir terbitan PPIM (2004) berasal dari transliterasi yang sudah dikerjakannya sejak tahun 1979 itu (ada banyak kesalahan yang tampaknya tidak dikoreksi).

Fotokopi transliterasi Latin naskah TIB oleh Sjafnir Aboe Nain itu antara lain dimiliki oleh budayawan Wisran Hadi, Museum Adityawarman, Museum Imam Bonjol di Bonjol, Perpustakaan Pemda Sumbar, sejarawan Jeffrey Hadler, dan seorang Malaysia bernama Abdur-Razzaq Lubis di Penang.

Naskah asli TIB terakhir kalinya muncul pada pameran naskah-naskah di Festival Istiqlal I, Jakarta, 15 Oktober-15 November 1991. Rupanya naskah itu dipinjamkan oleh Pemda Sumbar untuk dipamerkan dalam acara tersebut. Naskah dibawa ke Jakarta oleh dosen IAIN Imam Bonjol Padang, Rusydi Ramli, yang menjadi ketua Panitia Daerah Festival Istiqlal untuk Propinsi Sumatra Barat. Rusydi Ramli sempat memfotokopi naskah TIB atas izin Panitia Festival Istiqlal I (Rusydi Ramli, sms, 23-7-2006).

Dalam kesempatan ceramah di IAIN Imam Bonjol tgl. 10 Juli 2006, Jeffrey Hadler memfotokopi lagi fotokopi naskah TIB milik Rusydi Ramli itu sebanyak 4 rangkap: untuk Jeffrey Hadler, untuk Perpustakaan Berkeley, untuk Datuak Buruak di Bonjol (yang sudah kehilangan naskah asli TIB), dan untuk Yasrul Huda, dosen IAIN Imam Bonjol (Jeffrey Hadler, email, 22-7-2006). Mungkin ada lagi beberapa orang kolega Rusydi Ramli yang memfotokopinya. Saya sendiri kemudian memperoleh fotokopi naskah TIB itu atas jasa baik Jeffrey Hadler. Dengan memperbanyak fotokopi itu, setidaknya naskah TIB tentu makin aman dari kepunahan.

Menurut Rusydi Ramli, selesai dipamerkan di Festival Istiqlal I, naskah TIB dibawa kembali ke Padang dan diserahkannya kepada Bagian Pembinaan Sosial (Binsos) Pemda Sumbar. Ia mengatakan bahwa orang yang bertanggungjawab menerima naskah TIB darinya ketika itu adalah bendahara Gubernur Sumbar, Drs. Armyn An (sms, 24-7-2006). Drs. Armyn An bersama Drs. H. Karseno, MS, H. Rajuddin Noeh, SH, Drs. Sjafnir Aboe Nain, dan Djurip, SH. telah menulis satu buku yang berjudul Naskah Tuanku Imam Bonjol yang diterbitkan Pemerintah Daerah Tingkat, Sumatera Barat pada tahun 1992 (lihat tulisan Abdur-Razzaq Lubis kepemimpinan tradisional suku Mandahiling dalam http://www.mandailing.org/ mandailinge/columns/autonomy.htm). Ini setidaknya mengindikasikan bahwa dua orang yang sejak semula telah “mengurus” naskah TIB, yaitu Sjafnir Aboe Nain dan Drs. Armyn An, mengetahui keberadaan naskah itu seusai dipamerkan dalam Festival Istiqlal 1 di Jakarta tahun 19991.

Dari fotokopi naskah TIB milik Rusydi Ramli terlihat bahwa kolofon naskah ini begitu rumit karena banyak tambahan catatan oleh para pembaca. Namun hal itu dapat dijadikan pedoman untuk melihat riwayat resepsi aktif terhadap naskah TIB. Tanpa sadar telah ‘mencemari’ keontentikan naskah, masing-masing pembaca telah menambahkan sendiri catatan-catatan pada kolofon naskah TIB: ada nama Ahmad Marzoeki, “de president vereeniging Bondjol”. Orang ini telah membawa naskah asli TIB ke Medan, seperti dapat dikesan dari catatan pada kolofonnya: “didjilid dan dibaharoei koelitnja boekoe Tjeritera (Riwajat) Toeankoe Imam ini di Medan pada November 1925”.

Juga ada nama Dawis [Dt. Madjolelo]: orang ini menerima naskah catatan-catatan Tuanku Imam Bonjol dari Tuanku Bandro Sati, Kepala Laras Bonjol, pada awal 1915. Dawis kemudian menjadi Camat Lubuk Sikaping (Jeffrey Hadler, email 24-7-2006). Dawis dan Ahmad Marzoeki kemudian menulis buku, Tuanku Imam Bondjol: Perintis Djalan ke Kemerdekaan, Tjermin Kehidupan (Djakarta: Djambatan, 1951) yang sangat mungkin berdasarkan pembacaannya terhadap naskah asli TIB.

Sangat mungkin pula seorang yang bernama L. Dt. Radjo Dihoeloe telah membaca naskah asli TIB, seperti dapat dikesan dari judul bukunya, Riwajat dan Perdjoeangan Toeankoe Imam Bondjol sebagai Pahlawan Islam: Disoesoen dari Tjatatan2 Poetra Beliau St. Tjaniago alm. (Medan: Boekhandel Islamijah, 1939; cet ke-2, 1950).

Ada pula kolofon yang tampaknya berasal dari masa yang lebih awal lagi, tulisan tiga atau empat orang yang agak sulit dibaca karena berasal dari tahun 1870-an (mungkin catatan dari tahun 1882 oleh seorang pembaca; Haluan, 28-4-1983). Kemudian ada lagi catatan dari pembaca tahun 1910-an, dan dari sejarawan/arkeolog Drs. Buchari tahun 1978 (kurang jelas dimana Buchari membacanya). Catatan terbaru di kolofon itu menyebutkan bahwa naskah aslinya diserahkan oleh ahli waris Sutan Caniago yang berdiam di Medan (jelaslah bahwa yang dimaksud penyerahan naskah TIB oleh M. Ilyas St. Caniago, yang memang tinggal di Medan, kepada Pemda Sumbar pada 27 April 1983).

Selanjutnya, ada keterangan bahwa naskah itu pernah difotokopi oleh “Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat (Ketua I)” atas nama Dato’ Haji Djafri, DPTJ, DSN dan Datuk Bandaharo Lubuk Sati pada tahun 1989 (Sepertinya Dato’ Haji Djafri, DPTJ, DSN nama yang berbau Malaysia; kurang jelas apa hubungannya dengan LKAAM). Kolofon terakhir ini mengindikasikan bahwa petinggi LKAAM (dalam hal Datuk Bandaharo Lubuk Sati) pernah pula “menyentuh” naskah asli TIB setelah naskah itu berada di tangan Pemda Sumbar.

Jelaslah bahwa naskah TIB yang dipamerkan di Festival Istiqlal I 1991 (dan kemudian difotokopi oleh Rusydi Ramli) memang asli.

Kesimpulannya: sejak April 1983 sampai awal Oktober 1991 naskah asli TIB berada dalam otoritas Pemda Sumbar. Sejak akhir November 1991 naskah itu kembali masuk ke kantor Gubernur Sumbar (kalau naskah itu sampai keluar dari otoritas Pemda Sumbar, dan berpindah ke tangan orang lain, pastilah atas sepengetahuan Pemda Sumbar, kecuali jika ada oknum dalam tubuh Pemda Sumbar atau orang luar yang bekerjasama dengan oknum tersebut yang berusaha memiliki sendiri naskah ini untuk kepentingan yang tidak kita ketahui). Naskah itu rupanya tidak pernah diserahkan kepada Museum Negeri Adityawarman (seperti diberitakan Haluan 28-4-1983), sebab Rusydi Ramli menyerahkannya kepada Pemda Sumbar selesai dipamerkan di Festival Istiqlal 1 di Jakarta. Filolog Zuriati sudah mendata sekitar 60 naskah yang tersimpan di Museum Adityawarnan dan ia tidak menemukan naskah TIB di sana (sms, 11-8-2006). Jika tempat penyimpanan naskah itu tetap di Bank Indonesia Cabang Padang (Haluan, Ibid.), terutama setelah Festival Istiqlal I (1991), maka sudah semestinya naskah itu diserahkan kepada Museum Adityawarman atau Museum Imam Bonjol di Bonjol atau kepada ahli warisnya Ali Usman Dt. Buruak di Bonjol.

Dengan demikian, selama dalam otoritas Pemda Sumbar (1983-1991) paling tidak ada empat orang yang tampaknya telah ‘mengurus’ naskah asli TIB: Drs. H. Tahmrin, Sjafnir Aboe Nain (sebelum 1991), Rusydi Ramli dan Drs. Armyn An (sesuai dengan keterangan Rusydi Ramli) (sejak 1991). Untuk menelusuri keberadaan naskah asli TIB yang “hilang” itu, keempat orang itu dapat dimintai keterangannya. Selain itu dapat juga diminta keterangan dari Drs. Akniam(?) Syarif (mantan Asisten II Sekwilda Sumbar), Zainal Bakar, SH. (mantan Kabiro Humas Pemda Sumbar, mantan Gubernur Sumbar), dan mantan Gubernur Sumatra Barat, Azwar Anas Dt. Rajo Sulaiman. Juga dapat dimintai keterangan Datuk Bandaharo Lubuk Sati (dan Dato’ Haji Djafri) dari LKAAM, dan guru SD Indarung yang telah menemani M. Ilyas St. Caniago ketika menyerahkan naskah TIB kepada Gubernur Sumbar, Azwar Anas. M. Ilyas St. Caniago sendiri tidak mungkin dimintai lagi keterangannya karena sudah meninggal.

Penelusuran selanjutnya adalah ke Bank Indonesia Cabang Padang: kapan naskah asli TIB mulai disimpan di sana dan kapan diambil? Siapa yang mengambilnya dan dari instansi mana orang itu? (Apakah benar naskah asli TIB memang pernah disimpan disana?; apakah dari 1983-1991 naskah itu disimpan di sana?). Apakah setelah dipamerkan di Festival Istiqlal 1 Jakarta (1991), naskah TIB disimpan (lagi) di Bank Indonesia. Kalau tidak, dimana Drs. Armyn An menyimpannya? Atau kepada siapa ia menyerahkan naskah itu? Keterangan yang lebih lengkap dan jelas tentang siapa persisnya yang memegang naskah asli TIB sebelum dan sesudah dipamerkan di Festival Istoqlal Jakarta (1991) dapat ditanyakan pula kepada Rusydi Ramli.

Adalah tugas pemerintah, pihak universitas, museum, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menyelamatkan naskah asli TIB. Penyelamatan naskah ini masih mungkin diusahakan mengingat sebagian besar tokoh-tokoh kunci yang mengetahui keberadaan naskah itu di Padang selama periode 1982-1991 masih hidup, dan oleh karenanya masih mungkin untuk diminta keterangannya. Mudah-mudahan naskah asli TIB yang amat punya nilai sejarah itu belum berpindah ke negara lain.

Penghilangan naskah kuno, apalagi disengaja (misalnya menjualnya kepada pihak asing), adalah tindak kejahatan. Pelakunya dapat dijatuhi hukuman. Namun, yang kita inginkan adalah agar naskah asli TIB dapat diselamatkan, untuk kemudian dikembalikan kepada ahli warisnya. Atau dengan persetujuan ahli warisnya, disimpan dengan baik di Museum Tuanku Imam Bonjol di Bonjol atau di Museum Adityawarman di Padang.

Gubernur Sumatra Barat, Gamawan Fauzi, sepatutnya mengkoordinasikan upaya pencarian naskah asli TIB yang hilang itu. Dan upaya itu sudah selayaknya didukung oleh pihak-pihak yang peduli terhadap pelestarian naskah-naskah kuno di Sumatra Barat, seperti Museum Adityawarman, Museum Tuanku Imam Bonjol, Fakultas Sastra Universitas Andalas, Universitas Bung Hatta, dan UNP, serta Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA) Cabang Sumatra -Barat, dll. Mereka dapat saling bekerjasama, kalau perlu dengan polisi, untuk menemukan kembali naskah asli TIB yang hilang itu.

Sumber: http://naskahkuno.blogspot.com/2007/02/siapakah-kini-yang-menyimpan-naskah.html

Perang Dagang di Sumatera Barat

Kompas Edisi Minggu, 27 Juli 2008 | 01:20 WIB – Penulis: BASYRAL HAMIDY HARAHAP

Artikel Rosihan Anwar, ”Perang Padri yang Tak Anda Ketahui”, yang dimuat oleh ”Kompas”, 6 Februari 2006, menyoroti sisi gelap Perang Paderi. Tulisan Rosihan itu bersumber pada buku yang disusun oleh sejarawan militer Belanda, G Teitler, berjudul ”Het Einde van de Paderieoorlog: Het beleg en de vermeestering van Bonjol, 1834-1837: Een bronnenpublicatie.”

Rosihan, dalam artikelnya itu, bercerita tentang kebiasaan kaum Paderi menculik kaum perempuan dalam serangan, kemudian mengangkut mereka untuk dijual sebagai budak (slaves).

Ada satu buku lagi yang mengupas dinamika perubahan yang luar biasa dalam kehidupan ekonomi dan gerakan purifikasi ajaran Islam di Minangkabau. Dalam proses perubahan itu timbul banyak konflik yang mengakibatkan terjadi tragedi kemanusiaan. Buku itu ditulis sejarawan Christine Dobbin, berjudul asli Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy, Central Sumatra 1784-1847 (Curzon Press, 1983).

Dobbin mengawali paparannya secara detail tentang ekologi sosial dan topografi Minangkabau, tentang tantangan dan anugerah alam dalam gerakan perdagangan masyarakat Minangkabau. Kita terkesima membaca buku ini. Ternyata masih banyak yang tidak kita ketahui tentang perubahan sosial yang spektakuler dan tentang gerakan Paderi di Minangkabau dan Tapanuli.

Kurang lebih 75 persen dari buku bercerita tentang dinamika perubahan orang Minangkabau dalam liku-liku perdagangan di pedalaman dan pantai barat dengan segala masalah yang ditimbulkannya, pertambangan emas dan besi, industri rumah, perbengkelan alat pertanian, senjata tajam dan bedil, pertukangan, pertenunan, perkebunan komoditi ekspor, persaingan dan perang dagang dengan Belanda. Hal itu terjadi sejak berabad sebelum timbul gerakan Paderi.

Menarik untuk disimak bahwa berabad sebelum lahirnya gerakan Paderi, agama Islam sudah lama berkembang di Natal, pantai barat Mandailing, Tapanuli Bagian Selatan. Hal ini terbukti dengan kehadiran Tuanku Lintau, seorang kaya, penduduk asli Lintau di Lembah Sinamar, yang datang ke Natal untuk belajar agama Islam. Kemudian Tuanku Lintau meneruskan pendidikannya ke Pasaman yang juga didiami orang Mandailing yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal.

Usai menuntut ilmu agama Islam itu, kira-kira 1813, Tuanku Lintau kembali ke desanya membawa keyakinan bahwa sebagai penduduk Tanah Datar, ia mempunyai misi untuk memperbaiki tingkah laku dan moral penduduk lembah itu. Tuanku Lintau terkesan pada gerakan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh di Agam. Ia pun bergabung dengan kaum Paderi.

Secara khusus Tuanku Lintau merasa wajib menyadarkan keluarga raja yang bergaya hidup tidak sesuai dengan ajaran Islam agar kembali ke jalan yang benar. Semula, Tuanku Lintau mendapat perlindungan dari Raja Muning, ialah Raja Alam Minangkabau yang bertakhta di Pagaruyung. Tetapi dalam perkembangan berikutnya, Tuanku Lintau justru melancarkan revolusi sosial karena ia yakin bahwa sistem kerajaan yang korup adalah hambatan bagi keberhasilan cita-citanya.

Tuanku Lintau dan pengikutnya menyerang Raja Alam. Banyak yang terbunuh, termasuk dua putra Raja Alam. Raja Alam dan cucunya berhasil menyelamatkan diri ke Lubuk Jambi di Inderagiri. Cucu Raja Alam ini kelak terkenal sebagai Sultan Alam Bagagar Syah, Raja Minangkabau terakhir.

Bahwa Natal di pantai barat Mandailing sebagai tempat pertama Tuanku Lintau menimba ilmu agama Islam membuktikan, ternyata Perang Paderi bukanlah gerakan Islamisasi di Mandailing. Karena berabad sebelum timbulnya gerakan Paderi, ulama-ulama sufi telah mengajarkan agama Islam kepada orang Mandailing Natal. Tokoh utama penyebar agama Islam di kawasan pantai barat sampai ke pedalaman Mandailing adalah ulama besar sufi Syekh Abdul Fattah (1765-1855). Ulama besar ini wafat dan dimakamkan di Pagaran Sigatal, Panyabungan. Murid-murid para sufi itulah yang secara damai membawa Islam ke pedalaman Mandailing.

Baik Paderi maupun Belanda saling khawatir terhadap ancaman penghancuran hegemoni dagang masing-masing di kawasan Minangkabau dan pantai barat itu. Itu sebabnya Belanda mengunci wilayah Padang sampai ke selatan agar tidak dijamah oleh kaum Paderi. Inilah yang mendorong pendudukan wilayah utara, dalam hal ini Rao dan Mandailing yang kaya emas berkualitas tinggi dan komoditi ekspor lainnya. Kita jadi mengerti mengapa gerakan perdagangan ini menjadi mengeras dalam era gerakan Paderi.

Gerakan Paderi di Mandailing mendapat perlawanan dari Sutan Kumala yang Dipertuan Hutasiantar, raja ulama sekaligus primus inter pares raja-raja Mandailing. Ia dijuluki oleh Belanda sebagai Primaat Mandailing.

Dobbin memaparkan bahwa perdagangan budak sangat penting bagi sistem Paderi. Pasalnya, budak-budak bukan saja sebagai dagangan, tetapi juga sebagai pengangkut barang dan tentara cadangan. Itu yang menyebabkan kaum Paderi dapat bertahan begitu lama dalam melancarkan peperangan.

Mungkin tidak enak untuk mengatakan bahwa Perang Paderi yang begitu lama (1803-1838), yang selama ini begitu disakralkan, disebut oleh Dobbin sebagai perang dagang. Fakta menunjukkan cara-cara kaum Paderi menggerakkan perang yang penuh kekerasan dan kebrutalan, jauh dari nilai-nilai Islam. Inilah yang mendorong kita sadar atau tidak sadar, lebih percaya kepada Dobbin.

Selain itu, Paderi mampu menggeser para pedagang yang beroperasi di permukiman orang Eropa yang berdekatan. Salah satu ciri gerakan Paderi yang menonjol adalah usaha membina perdagangan Minangkabau sekaligus melawan upaya-upaya dari luar yang hendak memonopoli perdagangan di kawasan ini.

Dobbin memaparkan bahwa gerakan Paderi, khususnya di utara Minangkabau, lebih pada gerakan perdagangan daripada gerakan penyebaran agama Islam. Pantaslah, tak satu pun bekas jejak kaum Paderi dalam bidang agama di kawasan itu.

Jadi, sesuai dengan sinyalemen saya di dalam buku Greget Tuanku Rao bahwa Islam dibawa oleh orang Mandailing sendiri dari Pasaman dan pantai barat Mandailing. Proses Islamisasi itu berlangsung secara damai dalam suasana kekeluargaan. Mereka telah mengenal Islam berabad sebelum keberadaan kaum Paderi. Reputasi Natal sebagai pusat perguruan Islam di pantai barat Mandailing telah dibuktikan oleh Tuanku Lintau, tokoh legendaris Paderi yang belajar agama Islam di Natal, sebelum ia menceburkan diri dalam gerakan Paderi.

Gerakan reformasi ajaran Islam dan perdagangan pra-Paderi, pada saat Paderi, dan pasca-Paderi pada hakikatnya adalah revolusi sosial yang dahsyat di Sumatera Barat. Tetapi, saya mendapat kesan bahwa Dobbin tidak mengenal secara langsung kawasan Mandailing dan pelabuhan-pelabuhannya di pantai barat. Padahal, kawasan itu sangat penting dalam kancah perdagangan kaum Paderi.

Selain itu, ada nama-nama tempat yang tidak dikenal di daerah itu, seperti Sungai Taru yang seharusnya Batangtoru, Achin seharusnya Aceh, Gunung Bualbuali seharusnya Sibualbuali. Seyogianya dalam penerjemahan dapat dilakukan penyelarasan nama-nama itu. Tetapi ternyata justru penerjemah buku ini menambah kekeliruan dengan memakai istilah-istilah Jawa yang tidak kena-mengena dengan tradisi di alam Minangkabau, seperti kraton dan ningrat yang seharusnya istana dan bangsawan.

Buku ini sangat layak dibaca oleh mereka yang ingin mengetahui kiat-kiat sukses orang Minangkabau dalam berniaga, sekaligus tentang taktik dan strategi gerakan Paderi, serta perubahan sosial yang luar biasa pada orang Minangkabau yang disebabkan oleh gerakan Paderi.

BASYRAL HAMIDY HARAHAP Penulis buku Greget Tuanku Rao, pemerhati masalah sosial budaya Mandailing

Tentang Tan Malaka

Koran Kompas Edisi Sabtu, 12 Juli 2008

Sabam Siagian Redaktur Senior The Jakarta Post

Tulisan Prof Zulhasrul Nasir, ”Tan Malaka dan Kebangkitan Nasional” (Kompas, 7/7/2008) merupakan sumbangan menarik untuk memperkaya pengetahuan kita dalam rangka ”100 Tahun Kebangkitan Nasional”.

Namun, ada dua catatan serius yang perlu dikemukakan guna menghindari kesalahpahaman. Pertama, kutipan berikut mencerminkan bias penulis dan juga kurang menguasai fakta. Tulisnya, ”Dia (Tan Malaka) dan pasukannya tetap berperang menghadapi agresi Belanda. Maka, sangat disayangkan TKR waktu itu kemudian membunuhnya di sebuah desa di Kediri (1949) dan menghilangkan jejaknya.”

Kegiatan politik Tan Malaka

Sejarawan Belanda, Dr Harry A Poeze, dalam biografi Tan Malaka, jilid 3–hal 1442 (judul, Verguisd en Vergeten–Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949) secara rinci mengurai kegiatan politik Tan Malaka pada awal 1949 di daerah Kediri setelah tentara Belanda (KL/KNIL) melancarkan Serangan Umum ke-2 pada 19 Desember 1948. Pasukan TNI—Tentara Nasional Indonesia (TKR, Tentara Keselamatan Rakyat sudah ganti nama)—yang diandalkan Tan Malaka adalah batalion Sabarudin yang bertindak independen dan lebih sibuk mendukung dan mengamankan agitasi Tan Malaka ketimbang menghadapi pasukan Belanda.

Tan Malaka mengaitkan diri dengan Gabungan Pemuda Proklamasi (GPP), Rakyat Murba Terpendam, dan menyebarkan pamflet-pamflet dengan mencantumkan sebagai sumbernya: Markas Murba Terpendam.

Baik dalam pamflet-pamflet itu maupun dalam berbagai pidato, Tan Malaka beragitasi: (a) Presiden Soekarno dan Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta setelah ditawan militer Belanda pada 19 Desember 1948 dan dalam tahanan Belanda sudah hilang keabsahannya sebagai pemimpin-pemimpin Revolusi Indonesia. Dialah yang kini berhak sebagai Pemimpin Revolusi Indonesia berdasarkan Testamen Politik yang ditandatangani Soekarno–Hatta di Jakarta, Oktober 1945; (b) tidak mengakui pemerintahan darurat yang dipimpin Sjafrudin Prawiranegara di Sumatera; (c) suatu tentara gerilya rakyat perlu dibentuk yang menolak politik perundingan.

Dalam pertemuan di Desa Prambon (sebelah Utara Kediri) 9 Februari 1949 malam, Tan Malaka dalam suatu pidato panjang menandaskan, peran Soekarno- Hatta telah selesai. Dan, suatu pemerintahan rakyat yang kuat harus segera dibentuk. Sementara itu, mayor Sabarudin dalam berbagai pamflet mengumumkan, presiden Indonesia bukan lagi Soekarno tetapi Tan Malaka.

Kolonel Sungkono, panglima dan gubernur militer Jawa Timur yang memikul wibawa penuh setelah Panglima Besar Letjen Sudirman, menyatakan dalam pidato 19 Desember 1948, hukum darurat perang diberlakukan. Dia menerima laporan dari Surachmad, komandan brigade Kediri, tentang agitasi Tan Malaka berdasar laporan pandangan mata mayor Yonosewojo yang hadir dalam pertemuan di Desa Prambon. Sungkono menugaskan Surachmad untuk menyelesaikan persoalannya.

Penting mengutip butir pertimbangan dalam perintah Mayor Surachmad sebagai komandan Wehrkreisse (Zona Pertahanan) dikeluarkan pada 13 Februari 1949 pukul 10:00 pagi. ”Memerhatikan gerakan yang dipimpin Tan Malaka cs yang telah membahayakan perjuangan Republik Indonesia di bidang politik dan militer, baik di dalam maupun di luar negeri.” Patut diingat, TNI dan rakyat sedang menghadapi agresi umum Belanda yang mendesak ke wilayah Selatan Jawa Timur.

Perintah dasar ini lalu dilaksanakan berdasarkan hukum darurat perang untuk mengeksekusi Tan Malaka. Menurut penelitian Dr Poeze, Tan Malaka dieksekusi pada malam 21 Februari 1948 di desa Selopanggung (dekat desa Madjo), sebelah Tenggara Kediri oleh letnan dua Sukotjo.

Dalam konteks uraian historis ini, kalimat ”… Maka amat disayangkan TKR saat itu lalu membunuhnya
(!? SSg) di sebuah desa di Kediri…” amat tendensius.

Kombinasi diplomasi

Catatan kedua tentang kutipan, ”Tan Malaka konsekuen dengan sikapnya yang tidak memercayai politik kompromi (diplomasi) yang dijalankan Hatta dan Sjahrir yang hanya menguntungkan Belanda….”

Agaknya penulis mendukung sikap politik demikian tanpa meneliti lebih dulu pemikiran geopolitik Sutan Sjahrir maupun situasi kondisi yang mendorong Wapres/PM Moh Hatta setuju menghadiri Konferensi Meja Bundar di Den Haag (Agustus-November 1949).

Sebelum Sjahrir menjadi PM pertama RI (November 1945), ia menulis brosur Perjuangan Kita. Di dalamnya Sjahrir menekankan, (a) bentuk geografis RI sebagai negara kepulauan yang amat luas, tetapi Jawa dan Sumatera berdasar demografi dan sumber ekonomi merupakan wilayah jantung; (b) Indonesia berada dalam radius pengaruh Inggris dan Amerika Serikat.

Bung Sjahrir berunding dengan Belanda berdasarkan pandangan geopolitik yang realistik. Perjanjian Linggajati (diparaf November 1946, ditandatangani Maret 1947) mencantumkan Kerajaan Belanda mengakui eksistensi de facto RI di Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera (Pasal I). Delegasi RI berhasil memasukkan kemungkinan ”Arbitrase” kalau dua belah pihak tidak mampu menyelesaikan perselisihan yang timbul (Pasal XVII).

Dua pasal itulah yang menyudutkan Belanda di panggung internasional, saat Belanda melancarkan Serangan Umum Juli 1947 dan melanggar Perjanjian Linggajati. Akibatnya, konflik RI-Belanda diagendakan di Dewan Keamanan PBB. Utusan khusus RI, Sutan Sjahrir, diberi kesempatan bicara di Sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success pada 14 Agustus 1947. Dan, dalil Belanda bahwa konflik RI-Belanda adalah ”masalah dalam negeri” melalui diplomasi Bung Sjahrir yang efektif berhasil dinetralisasi.

Memang dapat dikatakan, Moh Hatta sebagai Ketua Delegasi RI ke KMB di Den Haag seperti memberi konsesi terlalu besar: beban utang yang diwarisi, status quo tentang Irian Barat selama satu tahun. Namun, di sisi positifnya harus dicantumkan: Belanda mengakui eksistensi Indonesia Merdeka yang berdaulat yang meliputi wilayah eks Hindia Belanda. Dan, yang amat penting: utusan RI di Komisi Militer, Dokter Johanes Leimena dan Kol TB Simatupang, berhasil memperjuangkan TNI diakui sebagai satu-satunya organisasi militer dalam Republik Indonesia Serikat.

Dengan demikian, tiap masalah dengan Belanda adalah sengketa antardua negara berdaulat yang jika terpaksa, diselesaikan dengan cara militer. Itulah yang hampir terjadi secara terbuka tahun 1962. Ternyata, kombinasi diplomasi dan perjuangan akhirnya melahirkan Indonesia Merdeka.

Tan Malaka dan Kebangkitan Nasional

Koran Kompas Edisi Senin, 7 Juli 2008

Oleh: ZULHASRIL NASIR Guru Besar UI

Ada satu soal yang selalu mengganjal kebanyakan orang apabila membincangkan Tan Malaka, yakni apakah dia seorang nasionalis atau komunis? Jika pertanyaan itu terjawab, sangatlah relevan menghubungkan pemikiran dan sosok Tan Malaka pada hari- hari peringatan Kebangkitan Nasional sekarang ini.

Manusia Tan Malaka adalah contoh pemimpin yang berjuang dan melahirkan gagasan bernas untuk kesejahteraan bangsa tanpa pamrih. Secara sosiologis, Tan Malaka bukanlah seorang komunis, tetapi perantau yang telah dibekali dasar keislaman yang kuat dari alam Minangkabau. Sebagai perantau berpendidikan, ia berpikir dinamis, selalu mempertanyakan dan mencari gagasan baru untuk bangsanya yang sedang dijajah. Mempertanyakan adalah melakukan kritik tentang apa saja di luar logika dan kepatutan, dan karena itu pula Tan Malaka sangat percaya kepada kekuatan dialektika berpikir persoalan kemasyarakatan dapat dipecahkan dengan baik.

Bagi para pelajar Islam di Ranah Minang (Padang Panjang, Bukittinggi, dan Padang) yang gandrung perubahan tahun 1920-an dan masuknya pemikiran modern Islam Muhammad Abduh dan Kemal Ataturk dari Timur Tengah, rasionalitas gagasan Tan Malaka bagai yang ditunggu-tunggu. Pemuda dan pelajar memakainya sebagai upaya menentang penjajahan dan pemikiran kolot. Berpikir maju dan radikal ini bagaimanapun menimbulkan konflik di antara para tokoh pembaru pendidikan sebelumnya dan para pelajar Islam—dan para pakar menyebutnya para pelajar tersebut bagian dari Kiri-Islam dan tentu saja bukanlah berfaham komunis, atau sebagaimana komunisme yang kita persepsikan dewasa ini.

Sebagaimana dikatakan Hassan Hanafi al Yassar al Islam tentang Kiri-Islam, sebenarnya prinsip sosialisme yang ada dalam Al Quran dan Nabi Muhammad telah mengkhotbahkan sejak 12 abad sebelum Marx dilahirkan.

Sambutan luar biasa pelajar Thawalib di Sumatera Barat terhadap Tan Malakaisme tanpa kehadiran sosoknya di sana membuktikan juga adanya benang merah keislaman, keminangkabauan, dan Tan Malaka. Karena itulah Partai Rakyat Indonesia (Pari), Volksfront, Persatuan Perjuangan, adalah bagian sikap perjuangan pemuda di sana.

Ketidaksetujuan Tan Malaka terhadap pemberontakan Silungkang (1927) dan pemberontakan Banten (1926)—yang sesungguhnya adalah gerakan pemuda Kiri-Islam bercampur dengan unsur PKI—menunjukkan Tan Malaka sebenarnya lebih rasional dan bukanlah bagian dari PKI, sebagaimana yang dituduhkan Pemerintah Hindia Belanda.

”Madilog”

Dialektika berpikir itulah yang menjadi landasan berpikir Tan Malaka dalam buku Madilog (Materialisme-Dialektika-Logika). Katanya, logika dan dialektika bergantung pada materialisme, sebaliknya materialisme bersangkut paut dengan dialektika dan logika.

Matter atau benda memiliki sifat bergerak takluk pada hukum gerakan (dialektika) dan hukum berhenti, yakni logika. Dasar berpikir demikianlah yang membuat Tan Malaka berbeda pendapat dengan Stalin. Ia lebih menitikberatkan cara berpikir dalam berjuang. Cara berpikir yang dimaksud adalah dinamika hukum berpikir, suatu yang berubah mengikuti dialektika. Madilog merupakan cara berpikir untuk menjawab persoalan masyarakat tanpa dogma.

Jika Stalin menganggap pan-Islamisme merupakan bentuk kolonialisme, Tan Malaka membantahnya sebagai kekuatan dan ideologi. Menurut Tan Malaka, tidaklah perlu menerjemahkan pan-Islamisme sebagai urusan khalifah di dunia Arab saja, tetapi juga perjuangan kemerdekaan untuk bangsa-bangsa Muslim yang tertindas di mana saja. Bukti praktik cara berpikir itu tampak pula ketika PKI memberontak di Madiun (1948), Tan Malaka dengan Persatuan Perjuangan tetap tidak menjadi bagian dari Muso dan Alimin. Dia dan pasukannya tetap berperang menghadapi agresi Belanda. Maka sangat disayangkan TKR waktu itu kemudian membunuhnya di sebuah desa di Kediri (1949) dan menghilangkan jejaknya dengan sengaja.

Selama 20 tahun berpetualang sebagai orang pelarian dan 10 tahun di Tanah Air, lalu melahirkan gagasan-gagasan brilian, seperti Naar de Republiek Indonesia (1924) yang mendahului Hatta dan Soekarno (Mencapai Indonesia Merdeka, 1930 dan Kearah Indonesia Merdeka, 1932), Madilog, Gerpolek, Merdeka 100%, Dari Penjara ke Penjara, Massa Aksi, Uraian Mendadak, dan puluhan tulisan lainnya, bertumpu pada bagaimana membebaskan bangsanya dari kolonialisme. Tan Malaka tidak hanya bicara, tapi dengan bukti, ia bukanlah pemimpin flamboyan dan gagah di podium, tetapi ia membangun sekolah rakyat di Semarang, Purwokerto, Bandung, Yogyakarta, dan Batavia, selama dua tahun di Jawa sebelum dibuang ke Belanda (1922).

Tan Malaka konsekuen dengan sikapnya yang tidak memercayai politik kompromi (diplomasi) yang dijalankan Hatta dan Syahrir yang hanya menguntungkan Belanda—bagi saya cukup sudah bukti Tan Malaka adalah seorang nasionalis sejati daripada seorang komunis. Kita harus menerimanya bahwa marxisme telah juga dipakai para pejuang yang lain (Soekarno, Hatta, Syahrir, dan lain-lain) dalam memerdekakan bangsa.

Merdeka 100 persen adalah sikap politik dan ekonomi Tan Malaka yang dapat disarankan menjadi bahan bacaan bagi para pemimpin sekarang ini. Berdaulat sepenuhnya secara politik dan ekonomi, artinya bebas dari intervensi kekuasaan dan kekuatan ekonomi asing sebagaimana yang dinyatakan Persatuan Perjuangan di Purwokerto 5 Januari 1946, 62 tahun lalu.

Rakyat Indonesia jangan terancam kemerdekaan dan kemakmurannya. Barang impor tidak harus menyaingi industri dalam negeri. Kalau perlu dilarang sama sekali. Kekayaan penjajah Belanda yang telah berkuasa selama 350 tahun tidak perlu lagi dihiraukan dengan diplomasi, pemerintah haruslah menyita kekayaan itu bagi kemakmuran rakyat. Karena itulah, untuk mengawasi modal asing, kita harus merdeka 100 persen.

Dalam bidang ekonomi, jelas sekali Persatuan Perjuangan/ Tan Malaka mempertanyakan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu secuil contoh konsep kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi Tan Malaka yang selalu aktual sampai sekarang.

Apakah yang dimaksud dengan ”dikuasai” itu adalah dikelola negara? Kalau begitu, apakah kelak negara akan menerima modal asing memasuki perusahaan yang dikuasai negara? Kalau ya, bagaimana kedudukan modal asing itu terhadap negara?

Sejarah telah membuktikan, era Soekarno tanpa/sedikit modal asing, era Soeharto perekonomian dikuasai ”keluarga” dan kapitalis konco (ersatz capitalism), dan era setelah reformasi ekonomi serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dijual dan dikuasai modal asing. Rakyat di mana? Pikiran-pikiran Tan Malaka tetap masih relevan untuk dirujuk kembali para pemimpin kita.

Cendekiawan Muslim Deliar Noer Meninggal

Koran Sindo Edisi Wednesday, 18 June 2008

Cendekiawan muslim Deliar Noer mengembuskan napas terakhir pada usia 82 tahun di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM),Jakarta sekitar pukul 13.40 WIB kemarin.

Tokoh kelahiran Medan pada 9 Februari 1926 tersebut sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif dari ahli jantung RSCM sejak Selasa (17/6). Rencananya jenazah akan dimakamkan hari ini pukul 10.00 WIB di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat.

Almarhum meninggalkan seorang istri, Zahara, yang saat ini menderita stroke, seorang anak laki-laki Dian M Noer dan tiga cucu. Isneti, sepupu Deliar Noer,menceritakan,sejak seminggu terakhir almarhum sering mengeluh tidak enak badan. Hingga pada Selasa (17/6), kondisinya semakin parah sehingga siang harinya harus dirawat di ICU RSCM.

”Bapak sempat menolak ketika diinfus, bahkan minta segera pulang. Bapak memang tidak mau repot orangnya,” kata Isneti kemarin. Dia menjelaskan,penyakit jantung dialami almarhum setelah sebelumnya sempat mengidap penyakit gula. Diperkirakan penyakit jantung yang diderita Deliar Noer merupakan imbas penyakit gula yang sudah lama dideritanya.

Analis politik dan kebijakan publik Universitas Indonesia Andrinof A Chaniago menilai Deliar sebagai tokoh yang patut diteladani. Menurut dia, sosok almarhum sangat teguh memegang prinsip,bahkan berani mengambil risiko demi mempertahankannya.

***************************

Deliar Noer, Prinsip Teguh di Balik Kesantunan

Koran Padang Ekspres Edisi Kamis, 19 Juni 2008

TELEPON dari Surabaya berdering waktu magrib. Telepon itu memberitahukan bahwa Deliar Noer meninggal dunia dan apakah saya bisa tulis obituari? Saya yang tidak tahu satu apa tentang info itu, apalagi kesehatan terganggu akibat HT (hyper-tension), kaget banget dibuatnya. Tapi, saya terima penugasan, kendati waktu menjelang tenggat (deadline) sempit, demi menghormati seorang sahabat yang banyak pengabdiannya kepada bangsa dan tanah air.

Prof Dr Deliar Noer (DN) adalah seorang pendidik, mantan Rektor IKIP Jakarta. DN juga dosen di Melbourne University, Australia, tempat dia mengasingkan diri atas pilihan sendiri. Yakni, setelah bentrokan dengan Menteri P & K Syarif Thayeb. Sang menteri tidak setuju dengan pidatonya yang bersifat kritis terhadap pemerintahan Orde Baru.

DN orangnya kalem, air mukanya tenang, suaranya lembut, bicaranya santun. Tapi, di balik façade itu tersimpan hati yang keras. Sikap bagaikan beton, konsisten menegakkan prinsip yang dianutnya. Tidak gentar apa pun akibatnya. Ini sesuai dengan peribahasa Prancis: Vive le principe perisse le monde. Hidup prinsip, biar dunia hancur sekalipun.

DN putra Minang berasal dari Kamang, dekat Bukittinggi, yang penduduknya menolak bayar pajak dan melawan penjajah Belanda dalam Perang Belasting 1908. Maka, sifat the rebel (pemberontak) terbawa dalam asuhannya. Dia mantan ketua umum HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Judul otobiografinya yang setebal 1.052 halaman bicara untuk dirinya karena berbunyi: ’’Aku Bagian Ummat, Aku Bagian Bangsa”.

DN, yang lahir di Medan 9 Februari 1926, menempuh pendidikan solid, belajar sosiologi di Universitas Cornell, Amerika. DN mempunyai hubungan dekat dengan Bung Hatta yang juga orang yang memegang teguh prinsip dalam perjuangan mencapai Indonesia merdeka. DN diberi kesempatan membaca dan bekerja untuk riset di ruang perpustakaan Bung Hatta. Dia bersimpul menyimak uraian Bung Hatta, menyerap banyak pengetahuan, mengenal pribadi Bung Hatta dengan baik sehingga wajar dan tepat apabila dia yang menulis Biografi Hatta.

Pada awal Orde Baru, Partai Masyumi yang dilarang Presiden Soekarno pada 1960 tidak mungkin dihidupkan lagi. Sebab, Jenderal Soeharto tidak menghendakinya. (Ingat, dalam indoktrinasi P-4 selalu ditekankan: musuh Orde Baru di sebelah kiri adalah PKI, di sebelah kanan Masyumi-PSI. Karena itulah, Bung Hatta berusaha mendirikan partai baru. Suatu partai yang Islami, nasionalistis, bahkan sosialis-demokrat sebagaimana dirujuk UUD 1945. Bung Hatta dibantu dengan setia oleh DN. Usaha itu kandas. Bung Hatta tak bisa berbuat banyak lagi, tapi DN tetap bersikap menantang. Dia menulis buku berjudul Partai Islam di Pentas Politik.

Apakah DN dari golongan Islam yang fanatik, ekstrem, berbau ajaran Wahabi? Sama sekali tidak. Pada 1968, saya bersama Dr Rasjidi (menteri agama dalam kabinet Sjahrir), Tandiono Manu SH dari PSI, Soelistio, dan Deliar Noer menghadiri sebuah seminar di Tokyo yang diselenggarakan Friedrich Ebert Stiftung dari Jerman Barat. Seminar itu mendiskusikan hubungan antaragama di negeri-negeri yang sedang berkembang.

Dr Rasjidi waktu itu dengan keras menghukum usaha missie dan zending di Indonesia untuk membuat rakyat Indonesia berganti agama dengan menawarkan insentif guna meringankan beban kehidupan, seperti beras dan sebagainya. Karen aitu, Rasjidi memberikan cap kepada orang-orang yang berganti agama itu sebagai ’’rice-Christians’’ (Nasrani-beras). DN sebagai muslim yang moderat, tapi berpendirian tegas, tidak banyak ikut serta dalam dialog yang sengit. Dia berdiam diri, walaupun menolak pekejaan pastor-pastor itu.

DN jelas pembela rakyat yang dizalimi. DN menentang ketidakadilan. DN menginginkan sebagaimana diajarkan Islam sebuah masyarakat berakhlak dan adil. Bila dia tampil sebagai khotib pada salat Idul Fitri, seperti pada 1992 ketika khotbahnya menyinggung soal perubahan dan tantangan, dia sampai mengutip sajak Taufik Ismail tahun 1966, tatkala para mahasiswa bangkit melawan tirani Orde Lama.

DN mengucapkan dalam khotbahnya: Bersama Taufik Ismail, seperti tahun 1966 kita tanyakan: Apakah akan kita jual keyakinan kita/Dalam pengabdian tanpa harga/Kita adalah berpuluh juta yang bertahan hidup sengsara/Dipukul bayu, gunung berapi, kutu dan hama/Dan bertanya-tanya diam inikah yang namanya merdeka/Kita yang tidak punya kepentingan dengan seribu slogan/Dan beribu pengeras suara yang hampa suara.

DN, sang khotib yang militan tapi beradab itu, sudah tidak ada lagi. Dia meninggalkan istri tercinta, Zahara Daulay, yang juga seorang educator, yang dinikahinya di Amerika pada 1961 selagi belajar di Cornell University, seorang putra, dan tiga cucu. Semoga Tuhan menerima rohnya di sisi-Nya. Amin rabbal alamin.