Haruskah Kita Bergembira dengan Penundaan Kenaikan BBM?


Oleh : Anggun Gunawan

Sidang “dagelan” DPR berlangsung seperti biasa, main-main. Meskipun akhirnya memutuskan penundaan kenaikan harga BBM, tetapi itu hanya sekedar aksi “penyelamatan” muka yang sudah menjadi jurus ampuh para politisi untuk memperlihatkan bahwa mereka peduli kepada rakyat. Hanya gerimis di tengah kemarau panjang, yang hanya mampu menghentikan debu bertebangan sejenak. Tetapi tak mampu menghijaukan dedaunan yang gersang dan membasahi tanah-tanah yang kerontang.

Kita telah melihat dengan sangat jelas wajah dan tabiat anggota dewan terhormat yang terpilih lewat pemilu 2009 yang lalu. Mau tidak mau, sudi tidak sudi kita harus menerima mereka sebagai wakil rakyat kita. Wajah Demokrat yang sombong, wajah Golkar yang munafik, wajah PKS yang sok suci, wajah PDIP yang sok peduli. Meski terpecah dalam kubu-kubu yang berbeda, sesungguhnya mereka tidak sedang memperjuangkan rakyat. Namun, sedang memperjuangkan kepentingan partai dan citra mereka di depan rakyat. Hatta PDIP sekalipun. Karena sejarah telah mencatat dengan “tinta hitam” bahwa ketika Megawati menjadi Presiden juga terjadi kenaikan harga BBM.

Saya akan mengajak pembaca mencermati dari perspektif yang berbeda, berdasarkan uraian yang disampaikan oleh ekonom UGM, Dr. Revrisond Baswir dalam kesempatan diskusi “Menata Kembali Indonesia” di PP. Muhammadiyah Yogyakarta (Kamis 29 Maret 2012). Persoalan kenaikan BBM sebenarnya dipicu oleh Undang-Undang (UU) No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk perusahaan asing berkiprah dalam bisnis pertambangan di Indonesia. Sebut saja Exxon Mobil Oil, Schlumberger, ConocoPhillips, Shell, Total E&P, dan Chevron. Sementara Pertamina, BUMN yang diharapkan menjadi pesaing tangguh tak berdaya di tengah kepungan perusahaan-perusahaan multinasional itu. Pertamina lebih banyak bermain dan memperoleh keuntungan di sektor hilir. Sementara sektor hulu yang bergerak di bidang eksplorasi dan ekploitasi seringkali mengalami kerugian.

Karena ladang-ladang minyak dan gas sudah dikuasai asing, maka pemerintah hanya berdaya membuat regulator pembagian hasil keuntungan. Seorang teman yang bekerja di BP Migas mengatakan kepada saya, pembagian itu berkisar antara 25-30 persen untuk perusahaan dan 70-75% untuk negara. Itupun masih diwarnai manipulasi laporan keuangan dan pengemplangan pajak Soal kemana minyak mentah yang didapatkan mau dijual, itu sudah menjadi hak dari perusahaan penambang. Pasar internasional menjadi tempat pelemparan yang menguntungkan. Harga ditentukan oleh hukum pasar, permintaan dan penawaran. Situasi politik negara-negara di Timur-Tengah yang notabene penyuplai minyak terbesar di dunia menjadi bola panas yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha dan negara adikuasa untuk mempermainkan harga minyak dunia. Mau tidak mau, Pertamina yang hanya diizinkan mengelola sebagian kecil dari ladang-ladang minyak yang ada, harus bertarung mendapatkan pasokan minyak mentah di pasar minyak internasional.

Karena harga minyak dunia (ICP) terus berfluktuasi tak menentu, pemerintah selalu pusing dengan margin antara ICP dengan asumsi ICP untuk APBN yang juga berimbas pada besaran subsidi yang akan dialokasikan. Kegalauan pemerintah inilah yang dimanfaatkan secara berbeda oleh anggota Parlemen. Ada yang membabi buta memberikan dukungan kenaikan harga BMM dengan dalih “janji suci” koalisi. Ada juga yang tampil bak pahlawan dengan perlawanan yang dibuat-buat heroik.

Agenda pemerintah untuk menyesuaikan harga minyak mentah dunia dengan asumsi ICP di APBN sebenarnya sudah berjalan sejak zaman Megawati. SBY hanya meneruskan regulasi penyetaraan itu dengan target tahun 2015 anggaran negara untuk subsidi BBM bisa dinihilkan. Bagi kebanyakan ekonom, termasuk juga Anggito Abimanyu yang mendapatkan simpati luar biasa dari publik pasca dilempar dari jatah Wakil Menteri Keuangan, penghapusan subsidi adalah harga mati untuk penyehatan keuangan negara dan mempercepat pertumbuhan ekonomi makro.

Di satu sisi anggapan di atas memiliki argumentasi ilmiah. Tetapi kalau ditelisik lebih dalam lagi, tersisa persoalan sangat serius. Adalah tabiat alamiah kapitalis, tidak akan pernah puas dengan keuntungan yang didapatkannya saat ini. Kalau bisa mendapatkan 100, kenapa harus berpuas diri dengan 60? Apakah kita mengira perusahaan kapitalis multinasional akan mencukupkan diri dengan hanya menjadi pemain di sektor hulu? TIDAK. SAMA SEKALI TIDAK.

Di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur sejak beberapa tahun terakhir mulai bermunculan SPBU non Pertamina seperti Shell dan Petronas. Memang jumlah mereka yang masih di angka 600-an kalah jauh dari 4600-an SPBU Pertamina. Namun, ketika harga BBM yang dijual sama atau malah SPBU asing bisa menjual lebih murah (dikarenakan efisiensi pengolahan yang mereka lakukan lebih baik dari Pertamina), maka SPBU Pertamina akan ditinggalkan oleh masyarakat seperti nasib pasar tradisional yang tergusur oleh keberadaan minimarket.

Bisa jadi ada yang mengatakan, kalau ada pesaing berarti tidak ada lagi monopoli dan itu sangat baik untuk dinamika pasar. Argumen ini bisa dipatahkan dengan pertanyaan, “Apakah kita rela uang yang kita belanjakan terbang ke luar negeri dan menambah pundi-pundi kekayaan asing? Kemudian menyenangkan diri dengan berbagai hibah luar negeri yang diberikan oleh berbagai funding penampung ‘uang cuci tangan’ perusahaan-perusahaan multinasional yang telah mengeruk berbagai macam sumber daya di negeri ini dengan dalih CSR untuk menghindari pajak?”

Kembali pada cerita di awal, apakah keputusan penundaan kenaikan harga BBM yang dihasilkan oleh Rapat Paripurna Dewan Terlaknat kemarin malam itu bisa kita sambut gembira? Jika pangkal bala dari apa yang terjadi saat ini adalah ekses dari UU Migas yang dibuat oleh Pemerintah dan Parlemen, sebenarnya tidak ada arti apapun keputusan malam tadi.

Kita patut mencurigai, kenapa mereka membiarkan UU Migas yang kental nuasa kolonial itu bisa dipertahankan lebih dari 10 tahun? Sudah menjadi rahasia umum, satu pasal dalam sebuah UU bisa berharga miliaran rupiah. Sudah menjadi rahasia umum, para penyandang dana buat parpol kebanyakan adalah pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan. Ada yang cerdas dengan sekedar memasukkan namanya di deretan Dewan Pembina saja atau tidak mencantumkan nama mereka di kepengurusan Partai. Ada juga yang masih konvensional dengan memburu jabatan Ketua Parpol. Pilihan boleh berbeda, tetapi semua itu dilakukan untuk mengamankan bisnis mereka.

Kecurigaan bahwa UU Migas sarat dengan kepentingan bisnis asing dan kapitalis lokal sebagaimana yang disampaikan oleh Pakar Migas, Kurtubi menemukan kesahihan ketika KPK, sebagaimana diungkapkan oleh Busyro Muqoddas dalam acara “Menata Kembali Indonesia” di PP. Muhammadiyah Yogyakarta kamis 29 Maret 2012 yang lalu, telah menemukan indikasi kongkalikong antara perusahaan asing dengan anggota parlemen. Bahkan KPK telah menyelamatkan uang negara puluhan triliyun dari aksi perdagangan gelap minyak oleh salah satu pemain tambang asing besar di Indonesia. Keberhasilan yang tidak disukai oleh para politisi pengkhianat negeri. Maka tak salah jika timbul suara-suara miring tentang KPK bahkan oleh seorang tokoh yang digadang-gadang sebagai tokoh reformasi 1998 (dan sekarang ditenggarai duduk sebagai komisaris PT. Freeport).

Lawan terbesar mereka sekarang adalah KPK dan MK yang memiliki hak judicial yang begitu besar untuk menjaga hukum dan pelanggaran konstitusi. Saat ini, KPK lewat gebrakannya telah menyingkirkan banyak koruptor serta MK yang sering membatalkan undang-undang hasil kerja “orang-orang hebat” di DPR dan pemerintah dianggap sebagai enemies yang akan menjegal manuver kotor mereka. Tak salah jika muncul ide untuk merubah UU KPK dengan dalih penguatan pilar-pilar demokrasi yang dirusak oleh KPK lewat dakwaan korupsi terhadap anggota parlemen dan orang partai yang duduk di kursi pemerintahan. Tak mengherankan jika timbul selentingan dari anggota Dewan untuk mengkaji ulang keberadaan MK yang dianggap membahayakan karena membatalkan keputusan-keputusan hasil kompromi jahat politisi dengan pemerintah.

Kasihan rakyat yang terus dibohongi oleh para tikus-tikus rakus yang hanya memikirkan perut sendiri meskipun mulut-mulut busuk mereka selalu melantunkan, “INI UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT”. Kasihan mahasiswa dan buruh yang harus bentrok dengan polisi berpangkat rendah di jalanan. Karena mereka hanya korban dari orang-orang yang sebenarnya tak punya niat baik untuk kemajuan negeri ini…


About admin

asrama mahasiswa sumatera barat merapi singgalang yogyakarta

Posted on 31 Maret 2012, in Alumni. Bookmark the permalink. 1 Komentar.

  1. apa yang bisa dilakukan ketika perjanjian sudah ditandatangani dan mental semacam itu sudah mendarah daging, bahkan sudah terlatih semenjak kecil dari “mencontek”?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: